Informatif, Lengkap, Tajam & Akutabel
Pakarnusantara.com-Medan | Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan melakukan aksi demo didepan Kantor Walikota Medan pukul 15.00 WIB s/d Selesai. Adapun massa yang turun aksi kurang lebih mencapai 100 orang. Aksi unjuk rasa ini dilakukan karena di nilai masih banyak praktek-praktek kapitalisme di Tubuh Pemerintahaan kota Medan Senin, 20 Maret 2023.
Dalam orasinya, Julpadli Simamora ( Bung Mora ) selaku Kordinator Lapangan( Korlap ) menyampaikan bahwa Walikota Medan dianggap gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya karena masih banyak dijumpai praktek-praktek kapitalisme di tubuh Pemko Medan. Ia menilai Walikota Medan lebih mementingkan infrastruktur daripada kaum Rakyat miskin kota, sedangkan Kota Medan sendiri merupakan Kota dengan tingkat kemiskinan nomor satu se-Sumatera.
Ia juga menyampaikan bahwa bahwa Pemko Medan terkesan menutupi data yang sebenarnya, dimana angka kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik ( BPS ) Tahun 2022 mencapai 187,74 persen, sedangkan menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ) Kota Medan tercatat sekitar 700 Ribu jiwa atau 28 persen . “kami menilai Pemko Medan yang berusaha membuat laporan dengan mengecilkan angka kemiskinan, oleh karena itu data Pemko dan data DTKS berbeda. kalau kita lihat data di lapangan juga masih banyak anak-anak terlantar dijalan, mengemis, dan tidur dijalanan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemko Medan” ujar Bung Mora selaku Ketua Bidang Organisasi DPC GMNI Kota Medan
Dalam kesempatan yang sama, Nanda Fajar Ramadan ( Bung Rama ) selaku Ketua DPC GMNI Kota Medan mengatakan Walikota Medan seharusnya lebih mengutamakan masalah kemiskinan di Kota Medan daripada membangun infrastruktur yang terkesan sia sia, seperti lampu pocong menghabiskan anggaran sekitar 25,7 Miliyar tapi fungsinya tidak jelas, yang diterangi hanya parit-parit dan trotoar, hingga saat ini juga proyek tersebut belum tuntas. Dengan anggaran yang begitu besarnya, seharusnya Pemko Medan bisa membantu masyarakat untuk bebas dari belenggu kemiskinan.
Ia juga menegaskan, kemiskinan jangan diartikan sebagai kekurangan ekonomi saja, tetapi kemiskinan moral, pendidikan, kesehatan dsb. Oleh karena itu walikota Medan harus menyelesaikan permasalahan lain yang ada di Kota Medan seperti pungli, banjir ketika hujan, dan sampah yang masih banyak berserakan.
Ia juga menambahkan, bahwa gerakan ini adalah gerakan kerakyatan dimana sesuai dengan tagline GMNI Kota Medan, Marhaen in The Big City yang artinya GMNI siap mengawal Rakyat miskin kota untuk mendapatkan hak nya. “Hari ini kami bergerak atas hati nurani kami sebagai masyarakat dan siap membantu masyarakat untuk menjadi advokasi dari masyarakat kepemerintahan Kota Medan dalam permasalahan-permalahan yang mereka hadapi”. Tegas Bung Rama ( Pimpinan aksi ).
Setelah beberapa jam massa aksi orasi didepan kantor Walikota Medan, Bapak Aulia Rachman selaku Wakil Walikota Medan menjumpai massa aksi dan melakukan diskusi yang cukup panjang, dan Ia menyampaikan akan menindak lanjuti tuntutan aksi yang kami sampaikan, dan untuk segera membuat Peraturan Walikota ( Perwal ) tentang Penanggulangan Kemiskinan. “tuntutan aksi adik-adik GMNI saya terima dan akan segera kami proses, untuk Pak Walikota Bapak Bobby Afif Nasutioan maaf tidak bisa menjumpai kalian, karena beliau lagi berada di Jakarta “. Ujar Wakil Walikota Medan.
Adapun tuntutan aksi yang disampaikan adalah
1. Meminta Walikota Medan agar segera menuntaskan permasalahan kemiskinan di Kota Medan
- Meminta kepada Walikota Medan agar segera membetuk dan menerbitkan Peraturan Walikota ( Perwal ) tentang Penanggulangan Kemiskinan
- Meminta Walikota Medan agar mengevaluasi Kinerja Dinas-Dinas di Kota Medan, Khususnya Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Dinas
Lingkungan Hidup , dan Dinas Pendidikan Kota Medan. Menurut DPC GMNI Kota Medan, Dinas-Dinas tersebut belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal. - Menegaskan kepada Walikota Medan agar segera menyelesaikan seluruh permasalahan yang dimaksud. Jika tidak sanggup, Walikota Medan disarankan agar segera mengundurkan diri dari jabatannya.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPC GMNI Kota Medan juga mempertegas kepada Wakil Walikota Medan, Bapak Aulia Rachman. Siap bersinergi dalam membantu menanggulangi kemiskinan di Kota Medan, dengan begitu harus ada regulasi aturan yang lebih konkrit mengenai permasalahan kemiskinan, yaitu membuat Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Kemiskinan, agar titik fokus Pemko Medan bisa menyelesaikannya dengan maksimal.
Kemudian sebagai penutup, GMNI Kota Medan akan membuat gerakan massa aksi kerakyatan, bersama masyakat miskin Kota Medan, apabila Peraturan Walikota tentang kemiskinan tidak segera dirumuskan “Kami siap Bersinergi bersama Pemko Medan dalam penanggulangan kemiskinan jika dibutuhkan, tetapi apabila Peraturan Walikota ( Perwal ) tentang Penanggulangan Kemiskinan tidak segera diwacanakan untuk dibuat, maka GMNI Kota Medan akan membuat Aksi kerakyatan Jilid 2 bersama seluruh elemen masyarakat Kota Medan dengan massa yang lebih besar lagi”. Tutup Bung Rama, Ketua DPC GMNI Kota Medan.
Penulis: PPG
Editor: Admin